Di balik wacana modernisasi dan investasi besar-besaran, pertanian Indonesia tengah berada di persimpangan jalan yang menentukan. Sebuah narasi keras namun jujur mencuat: sistem pertanian hari ini justru dirancang agar Indonesia tidak lagi bertani, melainkan bergantung—bukan hanya pada impor, tetapi pada modal besar.
Impor menjadi pintu masuk paling nyata dari kerusakan itu. Ketika beras, pangan paling mendasar, terus didatangkan dari luar negeri, pesan yang tersirat kepada petani lokal begitu jelas: bertani itu tidak menguntungkan. Dalam jangka panjang, dampaknya jauh lebih berbahaya—generasi muda enggan turun ke sawah, meninggalkan tanah warisan yang tak lagi dianggap masa depan.
Ketika Petani Berubah Menjadi Buruh di Tanah Sendiri
Kekhawatiran terbesar bukan sekadar impor, melainkan apa yang mengikutinya. Ketika pertanian lokal dianggap gagal, investor besar akan datang menyewa tanah-tanah desa. Dengan teknologi supercanggih—yang disebut “silver technology”—mereka akan sukses meningkatkan produksi. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar: petani pemilik tanah perlahan berubah menjadi buruh tani.
Inilah wajah kapitalisme di sektor pangan yang ditentang keras oleh banyak pegiat kedaulatan pangan. Produksi memang naik, teknologi tampak canggih, tetapi kedaulatan hilang. Petani tidak lagi berdaulat atas tanah, benih, dan arah pertaniannya sendiri.
“Ini bukan kemajuan, ini penggeseran peran. Dari tuan tanah menjadi pekerja,” begitu kritik tajam yang disuarakan.
Jalan Alternatif: Dari Desa, Oleh Desa
Di tengah ancaman itu, muncul gagasan perlawanan yang tak lazim namun visioner: bangun pabrik di tiap desa. Bukan pabrik raksasa, melainkan pusat-pusat produksi lokal berbasis potensi desa—peternakan sapi, kambing, ayam, dan pertanian terpadu. Desa tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga mengolah dan memberi nilai tambah.
Lebih jauh lagi, disiapkan “jurus pamungkas” jika perang pangan benar-benar tak terelakkan: sawah palsu.
Istilah ini terdengar provokatif, namun maknanya dalam. Sawah palsu adalah sistem tanam terkontrol—tanpa penyakit, tanpa ketergantungan cuaca ekstrem, biaya lebih murah, dan hasil stabil. Teknologi ini sudah digunakan Jepang lebih dari satu dekade lalu, meski masih mahal. Tantangannya adalah satu: bagaimana membuatnya murah, bertahap, dan bisa diakses desa.
Penerapannya pun tidak instan. Dimulai dari skala kecil—misalnya 1 x 100 meter per tahun—lalu diperluas perlahan. Tujuan akhirnya bukan sekadar produksi, tetapi memulihkan tanah dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan.
Ini Bukan Sekadar Pertanian, Ini Soal Masa Depan
Narasi ini menolak romantisme bertani yang kosong, namun juga menolak kenyamanan semu menjadi pegawai di sistem yang merampas kedaulatan. “Memang enak jadi pegawai, pasti gajinya. Tapi jiwa nasionalis saya tidak bisa,” ungkapnya tegas.
Apa yang dihadapi Indonesia hari ini bukan perang senjata, melainkan perang masa depan—perang menentukan siapa yang menguasai pangan, tanah, dan nasib generasi mendatang. Mengatasi krisis pupuk, harga, dan produksi memang tidak mudah. Bahkan profesor sekalipun tak punya solusi instan. Namun yang ditawarkan di sini adalah sikap: berjuang semampunya, dengan ilmu yang ada, bersama rakyat.
“Jadilah tuan di negeri sendiri,” seruan itu menggema bukan sebagai slogan, melainkan panggilan nurani.
Pertanian Indonesia tidak kekurangan tanah, tidak kekurangan tenaga, dan tidak kekurangan ilmu. Yang dipertaruhkan kini adalah keberpihakan—apakah kita memilih jalan mudah dengan menyerahkan segalanya pada modal besar, atau memilih jalan terjal untuk mempertahankan kedaulatan.
Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar soal sawah, teknologi, atau investasi. Ini soal siapa kita, dan siapa yang akan mewarisi negeri ini.